Minggu, 26 Februari 2017

Sejarah Puskita

Published in Tentang Puskita

Kementerian Kelautan dan Perikanan memberikan perhatian khusus pada penanganan kerja sama internasional dan antarlembaga bidang kelautan dan perikanan agar dapat difasilitasi dan dilaksanakan secara optimal.

 

Lahirnya Pusat Analisis Kerja Sama Internasional dan Antarlembaga (Puskita) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.07/MEN/2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan diharapkan dapat memberikan rekomendasi dan hasil analisa terhadap kerjasama internasional dan antarlembaga bidang kelautan dan perikanan yang bisa menguntungkan Negara Indonesia.

 

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 15/MEN/2010 organisasi Puskita mengalami pengembangan. Tugas dan fungsi Puskita juga semakin berkembang. Puskita mempunyai tugas melaksanakan analisis, pengembangan, program, pembinaan, dan pelaksanaan kerja sama internasional dan antarlembaga di bidang kelautan dan perikanan.

 

Dalam melaksanakan tugasnya Puskita menyelenggarakan fungsi: penyusunan analisis rencana, program, dan kebijakan kerja sama internasional dan antarlembaga di bidang kelautan dan perikanan, serta pembinaan, koordinasi, penyiapan, pelaksanaan, dan evaluasi kerja sama internasional dan antarlembaga di bidang kelautan dan perikanan :

 

Puskita terdiri dari:

  • Bidang Kerja Sama Bilateral;
  • Bidang Kerja Sama Multilateral;
  • Bidang Kerja Sama Antarlembaga;
  • Bagian Tata Usaha.

 

Kebijakan Umum PUSKITA

  1. Meningkatkan dan memperkuat kerja sama internasional baik kerja sama bilateral, regional maupun multilateral serta kerja sama antar lembaga nasional dan internasional di bidang kelautan dan perikanan (pemerintah, dunia usaha, asosiasi, stakeholders, LSM);
  2. Meningkatkan perans erta KKP dalam menentukan kebijakan di forum-forum atau organisasi internasional di bidang kelautan dan perikanan;
  3. Menigkatkan kerja sama teknik dengan negara-negara sahabat sebagai sarana untuk percepatan pembangunan kelautan dan perikanan, khususnya dalam penguasaan teknologi;
  4. Meningkatkan kapasitas kelembagaan melalui kerja sama dalam negeri bidang kelautan dan perikanan.

 

Kebijakan Operasional PUSKITA

  1. Optimalisasi kerja sama internasional di bidang kelautan dan perikanan melalui peningkatan koordinasi antar Kementerian dan eselon I dalam rangka penentuan Negara maupun bidang yang akan dikerjasamakan;
  2. Optimalisasi peran serta KKP dalam menentukan kebijakan dalam forum/organisasi/lembaga internasional yang menyangkut kepentingan Indonesia di bidang kelautan dan perikanan;
  3. Optimalisasi kerja sama teknik yamg diarahkan pada kerja sama dengan negara sahabat sebagai mitra kerja sama luar negeri baik sebagai penerima maupun pemberi bantuan teknik yang sesuai dengan kebijakan KKP;
  4. Optimalisasi kerja sama antarlembaga secara sinergis dengan pemerintah daerah, dunia usaha dan lembaga swadaya masyarakat dalam rangka meningkatkan aksesibilitas dan efektifitas;
  5. Optimalisasi kapasitas kelembagaan nasional dalam upaya meningkatkan produktivitas kelembagaan dalam negeri.