Minggu, 26 Februari 2017

RI - Republik Filipina

Published in Asia dan Pasifik Rabu, 02 Oktober 2013 09:48

Memorandum Saling Pengertian( MSP) on Marine and Fisheries Cooperation antara Republik Indonesia (RI) dan Republik Filipina (Filipina) ditandatangani pada tanggal 23 Februari 2006 dan berlaku selama 5 tahun. Ruang lingku kerja sama meliputi:

  1. budidaya perikanan
  2. perikanan tangkap melalui joint venture
  3. pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
  4. pengelolaan pesisir
  5. konservasi perikanan laut
  6. penanggulangan IUU Fishing
  7. Riset, pendidikan dan pelatihan
  8. Perlindungan lingkungan

 

Filipina termasuk salah satu negara anggota Regional Plan of Action (RPOA) to Promote Responsible Fishing Practices including Combating IUU Fishing in the Region, maka Kementerian Kelautan dan Perikanan seyogyanya melakukan pertemuan koordinasi dalam rangka mendorong komitmen Filipina dalam implementasi pemberantasan IUU Fishing.

Bilateral Meeting Pemerintah Republik Indonesia (RI)-Pemerintah Republik Filipina (Filipina) on Marine and Fisheries Cooperation telah dilaksanakan pada tanggal 1-2 Mei 2008 di Makati City.

The Bilateral Meeting antara Pemerintah Republik Indonesia (RI) dengan Pemerintah Republik Filipina (Filipina) adalah pertemuan Ministry of Marine Affairs and Fisheries Republic of Indonesia and Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Departement of Agriculture Republic of the Philippines.

Pada pertemuan tersebut antara lain membahas beberapa Specific Areas of Cooperation sebagai berikut:

  1. Working Group on the Partnership
  2. Working Group on Marine and Fisheries Research, Coastal Management and development, Marine Fisheries Conservation, and Environmental Protection
  3. Working Group on Promoting Invesment in The Integrated Fishing Based Fisheries Industry in Indonesia

 

Bilateral Meeting RI-Filipina yang membahas sebagai berikut

  1. Working Group (WG) I
    • pelarangan ekspor produk perikanan mentah (SK Dirjen P2HP Nomor Kep.033/DJ-P2HP/2008 tentang jenis ikan laut hasil tangkapan yang Menurut sifatnyatidak memerlukan pengolahan
    • pump boat Filipina yang beroperasi di Indonesia
    • rancangan peraturan di bidang promosi dan investasi pada industri berbasis perikanan yang terintegrasi di Indonesia (Permen KP No.05 tahun 2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap)
    • IUU Fishing terkait dengan izin penangkapan (fishing lisence)
    • Western and Central Pacific Fisheries Commission (WCPFC)
    • usulan Filipina terhadap perlakuan istimewa pada investasi Filipina di Bitung.
  2. Working Group (WG) II
    • penunjukan focal person sebagai penanggung jawab proyek atau kegiatan
    • pembahasan proposal kerja sama bidang kelautan dan perikanan dan ringkasan peraturan karantina ikan RI.

 

Read 55209 times