Minggu, 26 Februari 2017

RI - Kerajaan Thai

Published in Asia dan Pasifik Rabu, 02 Oktober 2013 09:53

Dalam pertemuan bilateral antara Presiden RI dan Perdana Menteri Kerajaan Thai adalah pertemuan membahas beberapa isu bilateral, antara lain: kerja sama perikanan, pertanian, pengembangan produk halal, perdagangan, energi, pendidikan, dan isu-isu terkait wilayah Thai Selatan serta isu perbatasan Kerajaan Thai- Kerajaan Kamboja.

 

Isu kerja sama sektor perikanan mendapatkan perhatian penuh dari pemimpin kedua negara dan merupakan isu yang dibahas pertama kali oleh Perdana Menteri Kerajaan Thai.

 

Thailand selama ini dikenal sering melakukan tindak IUU Fishing di perairan perbatasan kedua negara.

 

Hubungan kerja sama bilateral bidang perikanan dengan Pemerintah Thailand didominasi oleh berbagai perundingan dan pertemuan bilateral guna mencapai kesepakatan terhadap dokumen kerja sama bidang perikanan kedua negara. Namun demikian, tahun 2012 merupakan tahun yang penting pula dalam perkembangan kerja sama RI-Thailand dimana kedua belah pihak telah berhasil mencapai kesepakatan di sebagian besar isi dokumen MoU, dan menyisakan pending isu terkait pasal kewajiban pemulangan anak buah kapal/nelayan yang tertangkap melakukan tindak pidana IUU Fishing.

 

Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan koordinasi inter-kementerian guna memantapkan posisi Indonesia serta mencari alternatif solusi bagi penyelesaian MoU Kerja Sama Bidang Perikanan kedua negara.

 

Pemerintah Thailand sangat berkepentingan untuk bekerja sama dalam bidang perikanan dengan Pemerintah Indonesia. Berbagai cara ditempuh guna mendapatkan izin usaha penangkapan ikan di Indonesia guna mendukung industri pengolahan di Thailand. Oleh sebab itu, mengingat kepentingan besar Thailand terhadap Indonesia, KKP dapat pula memanfaatkan skema kerja sama teknik untuk mendapatkan pengetahuan Thailand mengenai teknologi pengolahan dan pengalengan produk hasil perikanan serta sistem pengelolaan pesisir dan masyarakatnya. Hal ini dapat dilaksanakan melalui skema kerja sama bilateral teknik Indonesia-Thailand yang dikoordinasikan di bawah Thailand International Cooperation Agency (TICA) dan Direktorat Kerja Sama Teknik, Kementerian Luar Negeri RI.

 

Pusat Analisis Kerja Sama Internasional dan Antarlembaga berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, dan Sekretariat Negara RI senantiasa memantau perkembangan rencana kerja sama sister city antara Kabupaten Bone Bolango dan Kota Samutshakon mengingat fokus kerja sama ekonomi kedua kota dimaksud adalah di bidang kelautan dan perikanan. Kementerian Luar Negeri RI bertugas untuk menyusun naskah buram kerja sama sister city. Selanjutnya naskah buram tersebut akan disampaikan kepada seluruh instansi dan kementerian terkait guna mendapat masukan lebih lanjut.

 

Kementerian Kelautan dan Perikanan pada prinsipnya senantiasa mendukung segala upaya Pemerintah Daerah dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi, termasuk rencana kerja sama sister city antara Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, dan Kota Samutshakon, Kerajaan Thailand. Mengingat keunggulan yang dimiliki Thailand dalam hal teknologi pengolahan produk perikanan, diharapkan Kabupaten Bone Bolango dapat memaksimalkan kerja sama dimaksud guna melaksanakan transfer teknologi pengolahan produk perikanan. 

 

Profil Negara Thailand

  • Dokumen yang menjadi referensi kerja sama bilateral Republik Indonesia-Kerajaan Thailand
    • Record of Discussions of the Seventh Joint Commission Meeting between the Republic of Indonesia and the Kingdom of Thailand.

 

 

 

Read 50367 times