Minggu, 26 Februari 2017

World Trade Organisation

Published in Multilateral Rabu, 09 Oktober 2013 13:10

World Trade Organisation (WTO)atau Organisasi Perdagangan Dunia adalah badan antar-pemerintah yang bertugas dan berfungsi mendorong negara anggotanya untuk melakukan pembukaan pasar dengan mengurangi dan menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan seperti tarif dan non-tarif; menyediakan dan memberikan ruang forum perundingan perdagangan internasional untuk merundingkan penurunan hambatan perdagangan; penyelesaian sengketa dagang dan memantau kebijakan perdagangan di negara-negara anggotanya, yang secara efektif  berlaku sejak 1 Januari 1995.

 

Indonesia merupakan salah satu negara pendiri World Trade Organisation (WTO)atau Organisasi Perdagangan Dunia, dan telah meratifikasi Persetujuan Pembentukan WTO melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994. Keanggotaan WTO saat ini adalah 159 negara, dengan Laos merupakan negara terbaru anggota WTO. Konferensi Tingkat Menteri (KTM) WTO merupakan badan pengambil keputusan tertinggi di WTO yang diselenggarakan satu kali dalam dua tahun. Mekanisme pengambilan keputusan bersifat konsensus, dan hasil kesepakatannya mengikat  hukum (legally-binding) apabila seluruh negara anggota WTO telah menyepakatinya (konsensus).

 

Salah satu Konferensi Tingkat Menteri (KTM) WTO yang penting bagi bidang perikanan adalah KTM ke-4 di Doha, Qatar, tahun 2001 yang menghasilkan Doha Ministerial Declaration (2001) dengan memberikan mandat kepada negara anggota WTO untuk menciptakan pengaturan khusus tentang subsidi perikanan (Fisheries Subsidies). Mandat Doha kemudian diikuti dengan Mandate of Hongkong Ministerial Declaration (2005).

 

Pengaturan subsidi perikanan diperlukan untuk mereduksi/mengeliminasi overcapacity dan overfisfing di perairan global karena belum adanya pengaturan subsidi yang jelas dan mengikat di bidang perikanan, dan sesuai dengan himbauan/desakan dari berbagai lembaga internasional selama kurun waktu 1992-2002 seperti dari FAO, UN Secretary General, UNEP studies, APEC, ADB, World Bank, UNCTAD, OECD, WWF, Lembaga Penelitian/Universitas.

 

Indonesia aktif dalam perundingan fisheries subsidies sejak tahun 2006 dan telah menyampaikan beberapa proposal kepada WTO. Indonesia tetap memperjuangkan optimum pemberian subsidi di bidang perikanan demi kepentingan nasional mengingat:

 

  1. Struktur perikanan Indonesia yang sekitar 90% adalah nelayan artisanal dan nelayan berskala kecil;
  2. Pentingnya sektor perikanan bagi food security, livelihood security dan poverty alleviation;    
  3. Pengamanan keberlangsungan industri pengolahan ikan yang berorientasi ekspor.
Read 5488 times